By February 25, 2015 0 Comments Read More →

KURSUS INTENSIF HUKUM MINYAK DAN GAS

KURSUS INTENSIF HUKUM MINYAK DAN GAS

ROYAL KUNINGAN HOTEL , Jakarta |  5-7 Desember 2012 | Rp 7.500.000,-


 

 

PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai aspek hukum dalam industri minyak dan gas nasional sangat penting mengingat kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara produsen dan importir migas.

Energy&Mining Law Institute menyelenggarakan Kursus Intensif Hukum Minyak dan Gas, untuk memfasilitasi para pelaku industri migas lebih memahami aspek hukum. Kursus intensif ini dilaksanakan selama tiga hari dengan topik yang beragam dan mendalam. Setiap topik disampaikan oleh pemateri yang berpengalaman di bidangnya, dengan berbagai latar belakang, mulai dari praktisi industri migas, konstulan hukum berpengalaman, hingga pemerintahan.

Dengan mengikuti Kursus Intensif Hukum Minyak dan Gas, peserta akan memahami konsep Production Sharing Contract dan Technical Assistance Contract, Oil & Gas Supply Agreement, teknis Merger dan Akuisisi Pada Perusahaan Minyak dan Gas, pemahaman mengenai Risk Management Industri Minyak dan Gas, teknis Procurement Minyak dan Gas berdasarkan PTK 007, dan banyak materi penting lainnya.

 

 

SIAPA YANG HARUS HADIR

  1. Direksi Perusahaan Migas
  2. Legal Manager dan Legal Counsel Perusahaan Migas
  3. Finance Manger and Staff Perusahaan Migas
  4. Dinas ESDM
  5. Kontraktor Pengadaan Barang dan Jasa Migas
  6. Konsultan Hukum
  7. Perbankan
  8. Perusahaan pembiayaan
  9. Perusahaan Asuransi
  10. dll

 

 

AGENDA

 

Waktu

Materi

Pembicara

Hari I – Rabu, 5 Desember 2012

 

08.00 – 08.30

REGISTRASI  

08.30 – 10.30

Materi IPengantar Hukum Minyak dan GasDalam rangka menjalankan usaha sektor minyak dan gas, DPR dan Pemerintah  telah menerbitkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Diantara peraturan pelaksanaan yang dimaksud antara lain PP No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, PP No. 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dab Gas, PP No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya. Serangkaian peraturan perundang-undangan tersebut mengatur antara lain mekanisme penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas, baik di sektor hulu maupun di sektor migas. Di dalam sesi ini akan dibahas pasal-pasal penting dalam UU Migas dan peraturan terkait, dan karakter, jenis-jenis kegiatan usaha serta izin atau konsesi pada kegiatan usaha hulu dan hilir migas.

 

Hufron, S.H., M.H.

Kepala Bagian Hukum

Ditjen Migas

KESDM

10.30 – 10.45

COFFEE BREAK  

10.45 – 12.30

Materi IIIzin Niaga Hilir MigasPelaksanaan kegiatan usaha hilir migas membutuhkan berbagai macam perizinan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Jenis perizinan yang dimaksud diantaranya adalah:

  • Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi
  • Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi
  • Izin Usaha Pengolahan Hasil olahan
  • Izin Usaha Niaga Terbatas Terbatas Minyak Bumi
  • Izin Usaha Niaga Umum  dan Izin Usaha Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak
  • Izin Usaha Umum dan Izin Usaha Niaga Terbatas Bahan Bakar Gas (BBG/CNG)
  • Izin Usaha Niaga Umum dan Izin Usaha Niaga Terbatas Hasil Olahan
  • Izin Usaha Niaga LPG
  • Izin Usaha Niaga Terbatas LNG
  • Rekomendasi Impor / Ekspor Migas dan Hasil Olahannya meliputi: BBM, BBG/CNG, LNG, Hasil Olahan dan Minyak Mentah untuk Kebutuhan Kilang Dalam Negeri.
  • Dll.

Dalam sesi ini akan dibahas secara komprehensif penjelasan tentang penerbitan izin-izn terkait kegiatan hilir migas yang secara langsung akan disampaikan oleh pegawai dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementeriana Enenergi dan Sumber Daya Mineral.

 

Mohammad Alfansyah, S.H.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Ditjen Migas

KESDM

12.30 – 13.30

LUNCH BREAK  

13.30 – 15.00

Materi IIIKepatuhan Hukum dan Manajemen Resiko dalam Industri Migas Kebutuhan akan pemahaman terhadap kepatuhan hukum (legal compliance) dan manajemen risiko (risk management) menjadi sangat penting mengingat kedua hal tersebut menajadi bagian pokok yang menunjang kelancaran bisnis migas. Legal compliance dan risk management juga yang akan menjadi kendali untuk memastikan bahwa kebijakan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sekaligus sebagai upaya mitigasi terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Pembicara akan membahas secara detail tentang pemahaman terhadap legal complience  dan perannya terhadap kelangsungan usaha pada sektor migas serta strategi-strategi perusahaan migas dalam mengelola risiko dan upaya mencegah atau meminimalisirnya.

 

Peter Dumanaw

VP and General Counsel

PT. Chevron Pacific Indonesia

15.00 – 15.15

COFFEE BREAK

15.15 – 17.00

Materi IVAkuisisi dalam Perusahaan Minyak dan GasSecara umum ketentuan merger dan akuisisi dalam industri minyak dan gas  mengikuti ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian, di setiap sektor usaha terdapat karakter-karakter khusus yang membedakan sektor tersebut dengan yang lainnya. Demikian juga pada sektor usaha migas. Pada sesi ini akan dibahas secara memdalam tentang karakter khusus merger dan akuisisi pada sektor usaha migas. Pembicara akan mengulas tentang syarat dan pembatasan transaksi merger dan akuisisi pada perusahaan migas, proses akuisisi participating interest pada industri migas dan legal due diligence (LDD) dalam rangka proses akuisisi perusahaan migas.

 

Peter Dumanaw

VP and General Counsel

PT. Chevron Pacific Indonesia

Hari II – Kamis, 6 Desember 2012

 

     08.30 – 10.30 Materi VPerjanjian Jual Beli Gas (Gas Supply Agreement – GSA) Transaksi jual beli gas sangat ditentukan oleh kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam sebuah kontrak. Pembahasan tentang Perjanjian Jual Beli Gas (Gas Supply Agreement – GSA) adalah hal yang sangat penting untuk diketahui oleh para pelaku usaha migas. Dalam sesi ini pembicara akan membahas tentang prinsip dan pola kerja GSA, pasal-pasal penting dalam GSA dan case study tentang transaksi jual beli gas.

 

Mokhtar Taher

Direktur

VGI Gas Indonesia

10.30 – 10.45

COFFEE BREAK  

10.45 – 12.30

Materi VIPemahaman terhadap Kontrak pada Kegiatan Hulu Migas (PSC, TAC and JOB) Dalam menjalankan kegiatan pada sektor hulu migas, pelaku usaha membutuhkan pemahaman terhadap bebereapa jenis kontrak diantaranya adalah Production Sharing Contract (PSC), Technical Assistance Contract (TAC) dan Joint Operation Body (JOB). Hal ini menjadi sangat penting untuk dipahami karena kegiatan hulu migas berbasis pada ketiga kontrak tersebut. Pembicara akan memaparkan secara luas tentang pasal-pasal penting dalam ketiga jenis kontrak ini.

 

Danar Andika

Badak NGL, PT*

Legal Manager

12.30 – 13.30

LUNCH BREAK  

13.30 – 15.00

Materi VIIKewajiban Finansial pada Perusahaan Migas Pemerintah membebankan beberapa kewajiban pada pelaku usaha migas. Selain  kewajiban adminsitrasi dan kewajiban-kewajiban lainnya, hal krusial yang perlu dipahami kewajiban finansial. Adapun jenis kewajiban finansial pada perusahaan migas terdiri dari kewajiban pajak dan non pajak serta cost recovery. Ketiga poin inilah yang akan dibahas secara mendalam oleh pembicara pada sesi ini.

 

Mokhtar Taher

Direktur

VGI Gas Indonesia

15.00 – 15.15

COFFEE BREAK

15.15 – 17.00

Materi VIIILocal Content dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Industri Minyak dan Gas UU Migas mewajibkan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap sebagai pelaku usaha migas untuk mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri (local content). Karena itu, penting bagi pelaku usaha migas untuk memahami teknis pelaksanaan pengutamaan local content tersebut, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan industri migas.

Dalam sesi ini peserta akan berdiskusi mengenai metode dan teknis pengadaan barang dan jasa migas yang mengutamakan local content, terutama sesuai dengan PTK OO7/2009 tentang Pedoman Tata Kerja BP Migas. Dengan demikian, pelaku usaha migas memiliki panduan praktis dan teknikal dalam proses pengadaan barang dan jasa.

 

BP Migas*

Hari III – Jum’at, 7 Desember 2012

08.30 – 10.00

Materi IXAsas Cabotage dalam Kegiatan Offshore Minyak dan Gas Lahirnya Asas Cabotage menjadi harapan baru bagi industri angkutan laut nasional. Asas ini memberikan kekuatan bahwa penyelenggaraan pelayaran dalam negeri sepenuhnya hak negara pantai. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 17/2008) mengamanahkan untuk diterapkannya asas cabotage. Pada 18 April 2011 pemerintah menernitkan Permnehub No. 48 Tahun 2011 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU 17/2008 yang mengatur secara ketat penggunaan kapal asing untuk kegiatan survei, konstruksi dan pengeboran lepas pantai baik mengenai jangka waktu penggunaan, proses perizinan maupun mekanisme pengoperasiaanya. Berdasarkan peraturan tersbut, pemerintah akan menerapkan asas cabotage pada  2015. Penerapan asas cabotage dalam kegaiatan offshore migas akan menjadi pembahasan yang menarik sebagai langkah pemahaman terhadap kebijakan baru pemerintah dan penyunan strategi bisnis beberapa tahun ke depan bagi para pelaku usaha migas.

FX Sugiyanto

Maritime Law & Marine Insurance Consultant

10.00 – 10.15

COFFEE BREAK  

10.15 – 11.30

Materi XKehutanan dan Migas Tumpang tindih wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) dengan kawasan kehutanan masih menghambat operasional kontraktor kontrak kerja sama (KKS).

Topik ini akan membahas mengenai proses pemakaian kawasan hutan untuk industri migas, hak dan kewajiban pelaku usaha migas yang memakai kawasan hutan, proses pengajuan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), dan beberapa materi terkait lain.

 

Ir. Hudoyo, MM.

Direktur Penggunaan Kawasan Hutan

Ditjen Planologi Kehutanan

Kementerian Kehutanan

11.30 – 13.30

LUNCH BREAK

13.30 – 15.00

Materi XIMemahami Kontrak EPC (Engineering, Procurement and Construction) dalam Bisnis Migas Salah satu poin penunjang dalam dunia bisnis migas adalah EPC (Engineering, Procurement and Construction). Oleh karena itu, pemahaman terhadap EPC dan hal yang berkaitan dengan itu terkadang menjadi hal yang sangat penting. Dalam sesi ini akan dibahas tentang perbedaan antara EPC, Turnkey, BTO dan BOT contract, Asas-asas umum EPC, struktur EPC, Seleksi Kontaraktor, implikasi untuk pembiayaan proyek EPC, keadaan-keadaan khusus serta isu-isu penting lainnya.

 

M. Karnova

Hadiputro, Hadinoto, & Partner

15.00 – 15.15

COFFE BREAK

15.15 – 17.00

Materi XIIPeranan BPH Migas dalam Industri Hilir Migas BPH Migas mendapatkan tugas penting dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian migas di Indonesia. Poin terpenting yang dibawa melalui tugas tersebut adalah kewenangan memberikan dan mencabut izin pelaku usaha hilir migas.

Sesi ini akan membahas mengenai proses perizinan badan usaha hilir migas kepada BPH Migas, rekomendasi impor/ekspor migas dan hasil olahannya, sertifikat kelaikan usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha migas, izin lokasi platform, dan materi penting lainnya.

 

BPH Migas*

17.00

PENUTUPAN  

 

 

 

WAKTU

5-7 Desember 2012


TEMPAT

  • ROYAL KUNINGAN HOTEL
  • Rosewood Room
  • Jl. Kuningan Persada Kav.2
  • Setiabudi – Jakarta Selatan
  • 12980

BIAYA

  • Rp7.500.000,-/orang (Early Birds) – Sampai tanggal 21 November 2012
  • Rp8.000.000,-/orang (Normal Price) – Setelah tanggal 21 November 2012
  • (biaya sudah termasuk: lunch, coffee break, seminar kit, double sertifikat, dan flash disk)

 

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • MisterWong
  • Y!GG
  • Webnews
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit

About the Author:

Post a Comment